Perkuat Sinergi, Direktur PPIS dilantik sebagai Ketua Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga MUI Jatim
Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan dinamika masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) diharapkan mampu menghadirkan dakwah yang adaptif sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat. Komitmen tersebut mengemuka dalam pelantikan jajaran Pengurus MUI Jawa Timur yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Minggu (12/7).
Pada kesempatan tersebut, Direktur Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis (PPIS) Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Mutimmatul Faidah, resmi dilantik sebagai Ketua Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PPRK) MUI Jawa Timur bersama jajaran pengurus lainnya. Pelantikan dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Khofifah dalam sambutannya menyoroti perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi keagamaan. Menurutnya, sekitar 60 persen masyarakat kini memanfaatkan media sosial sebagai rujukan untuk mencari pandangan dan pengetahuan keagamaan. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi MUI untuk memperkuat dakwah melalui platform digital agar mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas dan relevan dengan perkembangan zaman.
Selain itu, Khofifah juga menekankan sejumlah persoalan sosial yang memerlukan perhatian serius dari MUI. Tingginya angka dispensasi perkawinan, meningkatnya kasus bunuh diri, serta berbagai persoalan kesehatan mental menjadi isu-isu strategis yang membutuhkan pendekatan kolaboratif antara tokoh agama, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Mutimmatul Faidah menyampaikan komitmennya untuk mengoptimalkan peran Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci dalam menghadapi kompleksitas persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa Komisi PPRK siap bekerja sama dengan seluruh elemen dalam memperkuat peran kelembagaan guna mengurai berbagai persoalan yang berkaitan dengan krisis moral remaja, penguatan ketahanan keluarga, serta pemberdayaan perempuan. Sinergi antara institusi pendidikan, organisasi keagamaan, dan pemerintah diharapkan mampu menghadirkan program-program yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Pelantikan tersebut kemudian dilanjutkan dengan agenda Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) MUI Jawa Timur. Forum ini menjadi wadah bagi seluruh komisi untuk menyusun program kerja dan merumuskan langkah-langkah strategis sebagai bentuk khidmah kepada umat. Berbagai gagasan dan rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan program MUI Jawa Timur dalam menjawab tantangan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan di masa mendatang.
Melalui kepengurusan baru ini, MUI Jawa Timur diharapkan semakin adaptif terhadap perkembangan zaman, mampu memperkuat dakwah yang moderat dan inklusif, serta menghadirkan solusi atas berbagai persoalan sosial melalui kolaborasi lintas sektor. Keterlibatan akademisi, termasuk dari UNESA, diharapkan dapat memperkaya perspektif sekaligus memperkuat implementasi program pemberdayaan masyarakat yang berbasis keilmuan dan kebutuhan nyata di lapangan.
Share It On:
